Ini Penjelasan Kuasa Hukum FPI atas Penggerebekan Toko Obat Ilegal di Pondok Gede

Catatan Anak Sholeh
Massa FPI berkumpul di depan Mapolresta Metro Bekasi, Sabtu malam (30/12/2017)
Catatan Anak Sholeh - Bogor, Anggota Badan Hukum Front (BHF), sayap organisasi Front Pembela Islam (FPI) di bidang hukum, Azis Yanuar, menjelaskan kronologi terkait penggerebakan sebuah toko obat ilegal di Pondok Gede, Bekasi, oleh anggota FPI pada Rabu (27/12) lalu. 
Yanuar mengungkapkan, aksi FPI melakukan penggerebakan toko tersebut diawali dari laporan masyarakat  tentang beredarnya obat keras Daftar G yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan banyaknya aksi tawuran serta kriminalitas yang dilakukan anak-anak muda di Pondok Gede. Atas laporan tersebut, lalu pada Rabu (27/12/2017) siang, FPI dan LPI Pondok Gede langsung meminta bantuan Muspika Kecamatan yang terdiri dari TNI dan Polri untuk mengamankan obat-obatan tersebut.
Dari lokasi tersebut, lanjut Yanuar, lalu didapat barang bukti ratusan butir obat keras Daftar G yang terdiri dari berbagai macam jenis pil lexotan obat keras dari Dextro, Tramadhol, Exzimer dan lain sebagainya termasuk obat anak-anak yang sudah kedaluarsa.
"FPI yang melakukan tangkap tangan menyerahkan proses hukumnya kepada aparat keamanan," ungkap pengurus Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) itu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12). 
Baca Juga ini:
Namun ironisnya, kata Yanuar, sehari pascatangkap tangan pengedar obat keras tersebut, empat orang anggota FPI justru dijemput paksa aparat kepolisian tanpa didahului surat pemanggilan resmi pada keesokan  harinya, Kamis (28/12/2017). Mereka adalah, Boy Giandra, Syafii Alwi, Roni Herlambang dan Saiman.
Dari empat orang anggota FPI tersebut, tiga orang dibebaskan pada hari Kamis dan Jumat.  Namun, satu orang anggota FPI, Boy Giandra hingga kini justru ditahan dan dikenakan pasal 170 dan 335  ayat 1 tentang kekerasan dan pemaksaan dengan ancaman 5 tahun pidana. Hal itu atas pengaduan/pelaporan pihak pemilik toko obat.
"Ironis, seorang warga yang peduli akan bahaya Narkoba dan melakukan tangkap tangan justru ditahan atas laporan si pelaku/pengedar Narkoba," tegas Yanuar.
Yanuar beralasan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 111 dijelaskan "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik."
Baca Juga :
Menurut Yanuar, bila perkara ini didiamkan, akan menjadi preseden buruk ke depannya. Sebab bila ada pelaku kriminal, seperti pengedar narkoba, atau maling yang mencuri di rumah anda, kemudian anda melakukan tangkap tangan, justru si maling atau pengedar Narkoba, bisa menuntut anda dengan pasal-pasal karet seperti perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain.
"Ayo bela kebenaran! basmi kebatilan. Jangan biarkan NKRI dikuasai mafia peradilan dan kezaliman merajalela," pungkasnya.
red: A Syakira
Share This:


EmoticonEmoticon